RSS

10 Kemudaratan Dana Dapil Rp15 Miliar

05 Jun

Bila usulan pemberian dana Rp15 miliar per Dapil dikabulkan pemerintah, maka anggota DPR akan menjadi calo anggaran yang legal bagi konstituennya.

JAKARTA- Wacana pemberian dana aspirasi sebesar Rp15 miliar per daerah pemilihan (Dapil), terus bergulir di Senayan. Sejumlah politisi mendukung, namun tak sedikit pula yang menentangnya.

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) secara terang-terangan menolak usulan bagi-bagi uang negara ini. Sedikitnya ada 10 alasan yang mendasari sikap Fitra.

Pertama, dana aspirasi akan menyuburkan praktek calo anggaran. Bila usulan pemberian dana Rp15 miliar per Dapil dikabulkan pemerintah, maka anggota DPR akan menjadi calo anggaran yang legal bagi konstituennya.

“Daerah akan berlomba-lomba datang ke Jakarta untuk melobi anggota DPR daerah pemilihannya dalam rangka memperoleh dana aspirasi. Peluang adanya kick back bagi anggota DPR sangat mungkin terjadi. Dimana terjadi pemotongan dana aspirasi bagi dapil untuk menyetor kembali ke anggota DPR,” ujar Sekjen Fitra Yuna Farhan kepada okezone di Jakarta, Sabtu (5/6/2010).

Mudarat kedua, menurut Farhan, dana aspirasi memperbesar jurang kemiskinan antar daerah karena anggaran hanya terpusat pada daerah-daerah yang banyak penduduknya (sesuai dengan proporsionalitas penentuan dapil) ketimbang daerah yang miskin.

“Sebagai contoh, DKI yang memiliki angka kemiskinan terendah yakni 3,62 persen akan memperoleh dana aspirasi Rp315 miliar, sementara Maluku yang angka kemiskinannya 28,3 persen hanya mendapat dana aspirasi Rp90 miliar,” terangnya.

Ketiga, dana aspirasi juga diyakini akan mengacaukan sistem perencanaan penganggaran dan perimbangan keuangan. Sistem Perencanaan Penganggaran menggunakan pendekatan level pemerintahan mulai dari Kab/kota, propinsi dan pusat.

Sementara dana aspirasi mempergunakan pendekatan daerah pemilihan yang tidak identik dengan sistem pemerintahan. “Dengan adanya dana aspirasi akan semakin sulit diukur dampak suatu anggaran pada suatu daerah,” ungkap dia.

Ekses negatif ke empat, dana aspirasi tidak sesuai dengan Pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja. Sementara pada poin ke lima, dana aspirasi juga bertentangan dengan azas dana perimbangan.

Adanya dana aspirasi semakin menambah panjang deretan dana liar ke daerah yang tidak sesuai dengan azas dana perimbangan yakni desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, seperti diamanatkan UU No 33 tahun 2004.

Ke enam, dana aspirasi menyebabkan anggaran tidak efisien. Misalnya, Jawa Barat yang memiliki permasalahan angka kematian ibu tinggi, dengan 91 kursi memperoleh dana aspirasi Rp1,3 triliun. Seharusnya menurut dapil, misalnya suatu propinsi seperti Jawa Barat yang terdiri dari 91 kursi akan memperoleh dana propinsi Rp1,3 triliun. Dengan anggaran Rp1,3 triliun seharusnya bisa menyelesaikan masalah kematian ibu di Jawa Barat, namun karena 91 kursi dimiliki oleh partai berbeda-beda maka penggunaan anggaran menjadi fragmented dan tidak efisien.

Argumentasi memberatkan lainnya, dana aspirasi tidak memiliki landasan hukum. Jika dana aspirasi ini jadi dialokasikan pada APBN 2011 maka dapat dikatakan dana aspirasi ini merupakan dana illegal karena tidak memiliki dasar hukum. Pasal 12 ayat (2) UU No 17/2003 menyatakan RAPBN disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah, tidak berdasarkan daerah pemilihan, oleh karena DPR tidak memiliki instrumen perencanaan yang merupakan domain pemerintah.

Pada poin ke delapan, Fitra menegaskan, DPR tidak memiliki hak budget. DPR selama ini salah kaprah menyatakan memiliki hak budget. Baik konstitusi maupun UU No 27 tahun 2009 tidak mengenal adanya hak budget bagi DPR.

DPR hanya memiliki fungsi anggaran sebagaimana pasal 70 ayat (2) yang menyatakan, fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap RUU yang diajukan oleh Presiden. Jadi tidak ada hak DPR untuk memintah jatah alokasi anggaran dana aspirasi.

Ekses ke sembilan bila dana dapil dikabulkan, tidak memberikan insentif politik bagi DPR, karena DPR bukan eksekutor anggaran. DPR hanya bisa menaggarkan dana aspirasinya untuk dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Pusat atau daerah. Sehingga sulit bagi DPR untuk memperoleh insentif politik dari adanya dana aspirasi.

Terakhir, dana aspirasi melanggengkan status quo. Menjelang Pemilu jelas dana aspirasi akan menjadi efektif sebagai pork barrel untuk menarik simpati pemilih. “Jelas ini akan menghasilkan kontestasi politik yang tidak sehat antara peserta Pemilu dan hanya memberikan peluang akan berkuasanya DPR yang status quo,” tandasnya.

Berangkat dari 10 alasan di atas, Seknas Fitra meminta kepada Menteri Keuangan sebagai wakil Pemerintah untuk menolak permintaan DPR sebagai Jawaban Pemerintah atas tanggapan fraksi-fraksi dalam pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2011.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 5 Juni 2010 in Berita

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: